Referendum di Taiwan

Taiwan
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Taiwan
Pemerintahan Konstitusi (Pasal Tambahan) Kebebasan beragama (Pasal 13) Hukum Perpajakan
Kepresidenan Presiden Republik Tiongkok Tsai Ing-wen (PPD) Wakil Presiden Republik Tiongkok Lai Ching-te (PPD) Kantor Kepresidenan Dewan Keamanan Nasional
Eksekutif Perdana Menteri Republik Tiongkok Su Tseng-chang (PPD) Wakil Perdana Menteri Republik Tiongkok Shen Jong-chin (PPD) Yuan Eksekutif Kabinet
Legislatif Yuan Legislatif Ketua Yu Shyi-kun (PPD) Wakil Ketua Tsai Chi-chang (PPD) Yuan Legislatif ke-10 Majelis Nasional (kosong) Yuan Pengawas (kosong)
Yudisial Yuan Yudisial Ketua Mahkamah Agung Hsu Tzong-li Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri
Lembaga lainnya Yuan Ujian Ketua Huang Jong-tsun Yuan Pengawas Ketua Chen Chu Pemerintah daerah Bupati dan Wali Kota
Pemilu Komisi Pemilihan Umum Pusat Pemilihan Presiden Pemilihan Legislatif Pemilu daerah Referendum
Partai politik Terwakili secara nasional Partai Progresif Demokrat Kuomintang Taiwan People's Party Partai Kekuatan Baru Partai Jianguo Taiwan Lainnya Qinmindang Serikat Solidaritas Taiwan Partai Baru Serikat Solidaritas Non-Partai Partai Hijau Taiwan
Topik terkait Hubungan luar negeri Status politik Taiwan Kebijakan Satu Tiongkok Gerakan kemerdekaan Taiwan Tionghoa Taipei Reunifikasi Tiongkok Nasionalisme Taiwan Gerakan Tangwai Hubungan lintas selat Satu Sisi Satu Negara Konsensus 1992 Konsensus Taiwan Krisis Selat Taiwan Ketiga Pertemuan Ma–Xi 2015]
Portal Taiwan Negara lainnya Atlas
l b s

Referendum di Taiwan pada tingkat lokal dan nasional diatur oleh Undang-Undang Referendum Taiwan, yang disahkan oleh Yuan Legislatif pada Desember 2003. Warga negara dapat mengusulkan undang-undang melalui referendum di tingkat nasional dan lokal. Undang-Undang Referendum juga memungkinkan rakyat untuk membuat perubahan atau menghapuskan undang-undang melalui referendum.